Jakarta, 6 Mei 2026 – Pemerintah menyatakan akan menjadikan status Priority Watch List sebagai momentum untuk memperkuat tata kelola hak kekayaan intelektual (HKI) di Indonesia. Langkah tersebut dinilai penting guna meningkatkan kepercayaan internasional sekaligus menciptakan ekosistem inovasi dan investasi yang lebih sehat di dalam negeri.

Status Priority Watch List sendiri berkaitan dengan perhatian terhadap perlindungan hak kekayaan intelektual, termasuk penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta, merek dagang, paten, hingga pembajakan digital. Pemerintah menilai kondisi tersebut harus dijadikan bahan evaluasi untuk memperbaiki berbagai aspek regulasi dan pengawasan.

Sejumlah kementerian dan lembaga disebut mulai memperkuat koordinasi guna meningkatkan efektivitas perlindungan HKI di berbagai sektor industri, termasuk ekonomi kreatif, teknologi, farmasi, musik, film, hingga produk digital.

Pemerintah menegaskan bahwa perlindungan hak kekayaan intelektual memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional karena berkaitan langsung dengan inovasi, kreativitas, dan kepastian hukum bagi pelaku usaha maupun investor.

Menurut pemerintah, tantangan perlindungan HKI saat ini semakin kompleks seiring pesatnya perkembangan teknologi digital yang membuat distribusi konten dan produk ilegal menjadi lebih mudah dilakukan.

Karena itu, penguatan sistem pengawasan digital, peningkatan edukasi masyarakat, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran HKI disebut menjadi fokus utama dalam perbaikan tata kelola ke depan.

Selain itu, pemerintah juga mendorong peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menghargai karya dan inovasi sebagai bagian dari budaya hukum dan etika dalam dunia usaha maupun kehidupan sehari-hari.

Pengamat ekonomi menilai status Priority Watch List dapat menjadi tekanan sekaligus peluang bagi Indonesia untuk melakukan reformasi yang lebih serius dalam perlindungan hak kekayaan intelektual.

Mereka menilai sistem HKI yang kuat akan memberikan dampak positif terhadap iklim investasi karena perusahaan global cenderung lebih percaya menanamkan modal di negara yang memiliki kepastian perlindungan hukum terhadap inovasi dan produk mereka.

Di sisi lain, pelaku industri kreatif berharap pemerintah tidak hanya fokus pada penindakan, tetapi juga memberikan dukungan terhadap proses pendaftaran hak cipta dan perlindungan hukum yang lebih mudah diakses oleh masyarakat.

Pemerintah memastikan berbagai langkah pembenahan akan terus dilakukan secara bertahap agar sistem perlindungan HKI di Indonesia semakin kuat, modern, dan mampu bersaing di tingkat internasional.

Dengan penguatan tata kelola hak kekayaan intelektual, pemerintah berharap Indonesia dapat menciptakan lingkungan usaha yang lebih aman, mendorong lahirnya inovasi baru, serta meningkatkan daya saing ekonomi nasional di tengah persaingan global yang semakin ketat.