Jakarta, 9 Mei 2026 – National Central Bureau atau NCB Interpol Indonesia membentuk satuan tugas khusus untuk menangani kejahatan digital transnasional yang dinilai semakin berkembang dan kompleks dalam beberapa tahun terakhir. Pembentukan satgas tersebut dilakukan sebagai langkah memperkuat penanganan berbagai tindak kejahatan siber lintas negara yang melibatkan jaringan internasional.

Pihak kepolisian menjelaskan bahwa perkembangan teknologi digital telah membuka peluang baru bagi kelompok kriminal untuk menjalankan aktivitas ilegal secara lintas batas, mulai dari penipuan daring, judi online, peretasan, pencucian uang digital, hingga perdagangan data ilegal. Karena itu, diperlukan penanganan khusus yang lebih terintegrasi dan cepat.

Satgas yang dibentuk disebut akan melibatkan berbagai unsur kepolisian dan lembaga terkait guna memperkuat koordinasi dalam pengumpulan data, investigasi digital, serta kerja sama internasional. Indonesia juga akan meningkatkan pertukaran informasi dengan negara lain melalui jaringan Interpol untuk mempercepat pengungkapan kasus.

Pengamat keamanan siber menilai kejahatan digital transnasional saat ini menjadi ancaman serius karena pelaku dapat beroperasi dari berbagai negara menggunakan teknologi komunikasi dan transaksi elektronik yang sulit dilacak. Banyak sindikat internasional memanfaatkan celah hukum dan perbedaan yurisdiksi antarnegara untuk menghindari penindakan.

Selain menangani perjudian online dan penipuan internasional, satgas tersebut juga diproyeksikan fokus pada ancaman lain seperti pencurian identitas digital, serangan siber terhadap sistem penting, hingga penyebaran malware dan aktivitas ilegal di jaringan internet gelap.

Pembentukan satgas ini juga disebut berkaitan dengan meningkatnya kasus yang melibatkan warga negara asing dalam jaringan kejahatan digital di Indonesia. Aparat menilai kerja sama lintas negara menjadi sangat penting karena sebagian besar jaringan kejahatan siber kini beroperasi secara global.

Pengamat hukum internasional menjelaskan bahwa penanganan kejahatan digital membutuhkan kemampuan teknologi, sumber daya manusia, serta kerja sama diplomatik yang kuat antarnegara. Tanpa koordinasi internasional, banyak kasus siber sulit diungkap karena pelaku dan server berada di wilayah hukum berbeda.

Pemerintah berharap pembentukan satgas kejahatan digital transnasional dapat memperkuat keamanan siber nasional sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perlindungan aktivitas digital di Indonesia. Aparat juga mengimbau masyarakat lebih waspada terhadap berbagai bentuk penipuan dan aktivitas mencurigakan di internet agar tidak menjadi korban kejahatan siber internasional.