Jakarta, 10 Mei 2026 – Menteri Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa penyelesaian konflik di Papua membutuhkan keputusan dan langkah besar di tingkat nasional agar persoalan yang telah berlangsung lama tersebut dapat ditangani secara menyeluruh dan berkelanjutan. Pernyataan tersebut disampaikan di tengah perhatian publik terhadap situasi keamanan dan kondisi sosial di wilayah Papua.

Menurut Menteri HAM, pendekatan dalam menyelesaikan konflik Papua tidak cukup hanya mengandalkan aspek keamanan semata, tetapi juga perlu melibatkan dialog, pembangunan kesejahteraan, perlindungan hak masyarakat, serta keterlibatan berbagai pihak dalam proses penyelesaian.

Papua selama bertahun-tahun memang menjadi wilayah yang menghadapi berbagai tantangan, mulai dari persoalan keamanan, pembangunan, hingga isu sosial dan hak asasi manusia. Kondisi tersebut membuat penyelesaian konflik dinilai membutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif dan jangka panjang.

Pemerintah disebut terus berupaya mencari formula terbaik untuk menciptakan stabilitas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Selain pembangunan infrastruktur, perhatian juga diarahkan pada pendidikan, kesehatan, ekonomi masyarakat lokal, dan penguatan dialog sosial.

Pengamat politik menilai konflik Papua memiliki kompleksitas tinggi karena melibatkan berbagai aspek sejarah, sosial, budaya, ekonomi, hingga politik. Karena itu, penyelesaiannya membutuhkan komitmen bersama dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan berbagai elemen lainnya.

Selain pendekatan kebijakan, pengamat HAM juga menekankan pentingnya membangun rasa kepercayaan masyarakat melalui komunikasi yang terbuka dan perlindungan hak-hak warga sipil. Menurutnya, penyelesaian konflik akan sulit tercapai apabila masyarakat masih merasa tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan.

Masyarakat berharap pemerintah dapat menghadirkan solusi yang mampu menciptakan kedamaian dan meningkatkan kualitas hidup warga Papua secara nyata. Banyak pihak menilai stabilitas di Papua sangat penting bagi persatuan nasional dan masa depan pembangunan kawasan timur Indonesia.

Dengan pernyataan tersebut, pemerintah diharapkan dapat memperkuat langkah koordinasi nasional dalam menangani konflik Papua secara lebih menyeluruh, tidak hanya dari sisi keamanan, tetapi juga melalui pendekatan kemanusiaan, dialog, dan pembangunan yang berkeadilan.