---

Jakarta, 1 Mei 2026 – Praktik nominee atau penggunaan nama pihak lain untuk kepemilikan aset di Indonesia kian marak dan menjadi perhatian berbagai kalangan. Fenomena ini dinilai berada di wilayah abu-abu antara celah hukum dan potensi pelanggaran pidana.

Dalam praktiknya, nominee sering digunakan untuk mengakali pembatasan kepemilikan, terutama oleh pihak asing dalam sektor tertentu. Dengan menggunakan nama warga negara Indonesia, kepemilikan aset atau usaha dapat dilakukan secara tidak langsung.

Pengamat hukum menilai bahwa praktik ini memang tidak secara eksplisit diatur dalam beberapa regulasi, namun tetap memiliki risiko hukum yang tinggi. Jika terbukti digunakan untuk tujuan ilegal, pelaku dapat dijerat dengan berbagai pasal pidana.

“Nominee sering dianggap solusi cepat, tetapi sebenarnya menyimpan risiko besar, baik secara hukum maupun finansial,” ujar seorang ahli hukum.

Selain itu, praktik ini juga berpotensi menimbulkan sengketa di kemudian hari, terutama jika terjadi konflik antara pihak yang namanya digunakan dan pihak yang sebenarnya memiliki kendali atas aset tersebut.

Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM serta lembaga terkait lainnya terus mendorong pengawasan yang lebih ketat terhadap praktik semacam ini. Regulasi yang lebih jelas dinilai diperlukan untuk menutup celah hukum yang ada.

Di sisi lain, pelaku usaha diimbau untuk mengikuti aturan yang berlaku dan menghindari praktik yang berpotensi melanggar hukum. Transparansi dan kepatuhan menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan bisnis.

Pengamat ekonomi juga menilai bahwa praktik nominee dapat berdampak pada iklim investasi jika tidak diatur dengan baik. Kejelasan hukum menjadi faktor penting dalam menarik investor yang sehat dan berkelanjutan.

Dengan semakin maraknya praktik ini, diperlukan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan penegak hukum untuk memastikan kepastian hukum serta mencegah potensi penyalahgunaan.

Fenomena nominee menjadi pengingat bahwa setiap celah hukum harus diantisipasi agar tidak dimanfaatkan untuk kepentingan yang merugikan banyak pihak.