Jakarta, 7 September 2026 – Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas untuk memantau perkembangan penanganan sejumlah bencana yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia, Senin. Rapat berlangsung melalui konferensi video dari Istana Merdeka, Jakarta, dan diikuti sejumlah kepala daerah serta jajaran kementerian dan lembaga terkait. Pembahasan difokuskan pada penanganan gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur, aktivitas Gunung Anak Krakatau, serta kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi di sejumlah daerah. Prabowo ingin memperoleh laporan terkini secara langsung dari pemerintah daerah maupun pejabat yang menangani situasi di lapangan. Rapat secara daring dipilih agar komunikasi dengan daerah terdampak dapat berlangsung cepat tanpa seluruh kepala daerah harus hadir secara fisik di Jakarta. Pemerintah sekaligus menggunakan pertemuan tersebut untuk mengevaluasi respons yang telah dilakukan dan mempersiapkan langkah mitigasi berikutnya.

Prabowo mengatakan pemerintah saat ini menghadapi beberapa kondisi kebencanaan secara bersamaan sehingga koordinasi antarlembaga harus terus diperkuat. Gempa di Flores membutuhkan perhatian terhadap penanganan korban dan pemulihan wilayah terdampak, sementara aktivitas Anak Krakatau menuntut pemantauan vulkanik dan perlindungan masyarakat di sekitar Selat Sunda. Pada saat bersamaan, kebakaran hutan dan asap masih menjadi persoalan di sejumlah wilayah, terutama ketika kondisi cuaca meningkatkan kerawanan kebakaran. Presiden meminta masing-masing daerah menyampaikan perkembangan secara faktual agar pemerintah pusat dapat mengetahui kebutuhan yang belum terpenuhi. Informasi lapangan juga diperlukan untuk menentukan tambahan personel, peralatan, logistik, maupun dukungan lainnya. Prabowo menekankan bahwa penanganan bencana harus dilakukan berdasarkan kebutuhan nyata dan perkembangan terbaru di setiap wilayah.

Dalam rapat tersebut, Prabowo didampingi Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta sejumlah pejabat pemerintah lainnya. Kepala daerah dan pejabat terkait mengikuti pembahasan melalui sambungan video dari wilayah masing-masing. Format tersebut memungkinkan Presiden mendengarkan laporan dari berbagai lokasi dalam satu waktu sekaligus memberikan arahan langsung kepada jajaran pemerintah. Prabowo mengatakan tujuan utama rapat adalah memonitor perkembangan dan mendengar kondisi terbaru mengenai bencana yang sedang ditangani. Pemerintah ingin memastikan keputusan yang diambil di tingkat pusat dapat segera diterjemahkan menjadi tindakan di lapangan. Koordinasi tersebut juga diperlukan karena karakter dan kebutuhan penanganan setiap bencana berbeda.

Presiden menyoroti posisi geografis Indonesia yang berada di kawasan Cincin Api Pasifik atau Ring of Fire sebagai salah satu alasan kesiapsiagaan bencana harus menjadi kemampuan permanen pemerintah. Aktivitas tektonik dan vulkanik membuat Indonesia secara alami menghadapi risiko gempa bumi, tsunami, dan erupsi gunung api. Risiko tersebut kemudian beriringan dengan ancaman hidrometeorologi seperti banjir, kekeringan, cuaca ekstrem, serta kebakaran hutan dan lahan. Prabowo menilai pemerintah tidak dapat menunggu bencana terjadi sebelum mempersiapkan sumber daya yang diperlukan. Sistem mitigasi harus dibangun jauh sebelumnya melalui pengadaan peralatan, peningkatan kemampuan personel, penguatan logistik, dan perencanaan anggaran. Pengalaman menghadapi berbagai bencana sepanjang 2026 dinilai menjadi bahan penting untuk memperbaiki kesiapan nasional.

Salah satu isu yang mendapat perhatian dalam rapat adalah perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau. Pemerintah sebelumnya telah meminta BNPB, BMKG, TNI, Polri, pemerintah daerah, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, serta kementerian dan lembaga terkait terus memantau situasi. Aktivitas gunung tersebut selama akhir pekan menyebabkan sebaran abu vulkanik yang berdampak terhadap masyarakat dan operasional transportasi udara. Episode erupsi menerus yang berlangsung sekitar 25 jam telah berakhir, tetapi aktivitas vulkanik masih terus dipantau karena tingkat kegempaan tetap menjadi perhatian. Pemerintah meminta masyarakat tidak mendekati kawasan Anak Krakatau dan selalu mematuhi zona bahaya yang ditetapkan pihak berwenang. Warga di wilayah terdampak abu juga diminta memperhatikan perlindungan kesehatan dan mengikuti informasi resmi mengenai perkembangan kondisi.

Gempa bumi di Flores turut menjadi bagian penting pembahasan karena Prabowo ingin memastikan seluruh wilayah terdampak telah memperoleh penanganan. Presiden meminta laporan mengenai kondisi pascagempa, termasuk perkembangan pemulihan di kabupaten yang belum sempat didatanginya. Pemerintah sebelumnya mengerahkan berbagai sumber daya untuk membawa bantuan dan memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak. Prabowo menilai kecepatan distribusi logistik menjadi salah satu faktor penting dalam fase awal setelah bencana. Infrastruktur transportasi, ketersediaan barang, dan kesiapan personel perlu disusun sejak sebelum kejadian agar bantuan dapat bergerak tanpa menunggu proses panjang. Evaluasi terhadap penanganan gempa akan digunakan untuk mengetahui kekurangan yang masih perlu diperbaiki dalam sistem respons nasional.

Penanganan karhutla menjadi agenda lain yang mendapat perhatian karena kebakaran masih menjadi ancaman di sejumlah daerah. Presiden meminta pemerintah memperkuat kesiapan armada dengan menambah helikopter, pompa air, kendaraan pemadam, serta peralatan yang diperlukan untuk operasi lapangan. Ekskavator berukuran kecil juga didorong tersedia di desa-desa yang mempunyai risiko kebakaran berulang sehingga dapat segera digunakan ketika keadaan membutuhkan. Pemerintah ingin peralatan tidak hanya terpusat di tingkat nasional atau provinsi karena jarak dapat memperlambat penanganan pada fase awal kebakaran. Prabowo menilai titik api yang dapat dikendalikan sejak awal akan jauh lebih mudah ditangani dibandingkan kebakaran yang telah berkembang luas. Operasi udara tetap harus berjalan bersama pemadaman darat, terutama pada kawasan gambut yang dapat menyimpan bara di bawah permukaan.

Prabowo juga meminta pemerintah meningkatkan anggaran mitigasi bencana secara signifikan. Menteri Sekretaris Negara diminta berkoordinasi dengan Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas untuk menyusun perencanaan kebutuhan tersebut. Presiden menginginkan penyediaan sumber daya menggunakan prinsip kesiapan yang memadai agar pemerintah tidak mengalami kekurangan ketika beberapa bencana terjadi secara bersamaan. Pemerintah juga didorong mengembangkan pemanfaatan teknologi, termasuk drone berukuran besar yang dapat membawa dan menjatuhkan air untuk membantu operasi pemadaman. Teknologi modifikasi cuaca turut menjadi bagian yang akan terus dikaji dan dikembangkan sesuai kondisi meteorologis. Seluruh langkah tersebut diarahkan untuk membentuk sistem mitigasi yang lebih kuat sebelum kondisi darurat terjadi.

Presiden menilai respons pemerintah terhadap sejumlah bencana belakangan ini sudah berlangsung relatif cepat dan masif. Penanganan bencana sebelumnya di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat disebut melibatkan pengerahan kekuatan nasional dalam skala besar. Prabowo memberikan apresiasi kepada seluruh unsur pemerintah, aparat, tenaga kesehatan, relawan, dan pihak lain yang terlibat dalam penanganan tersebut. Meski demikian, ia mengakui masih terdapat keterlambatan di beberapa lokasi yang harus menjadi bahan evaluasi. Kekurangan tersebut perlu dicatat secara terbuka agar mekanisme pengerahan sumber daya dapat diperbaiki. Pemerintah tidak ingin keberhasilan di satu wilayah membuat kelemahan penanganan di wilayah lain terabaikan.

Rapat bersama kepala daerah tersebut sekaligus memperlihatkan arah pemerintah untuk memperkuat koordinasi pusat dan daerah dalam menghadapi berbagai risiko bencana. Prabowo meminta kesiapsiagaan tidak berhenti pada tindakan tanggap darurat, tetapi berkembang menjadi sistem mitigasi nasional yang direncanakan secara menyeluruh. Pemerintah akan mengevaluasi kebutuhan anggaran, personel, armada udara, kendaraan, alat berat, logistik, teknologi, serta sistem peringatan dini berdasarkan pengalaman penanganan sepanjang tahun ini. Kepala daerah juga mempunyai peran penting karena menjadi unsur pemerintahan yang berada paling dekat dengan masyarakat ketika bencana terjadi. Informasi dari daerah harus dapat diterima pemerintah pusat dengan cepat sehingga keputusan mengenai bantuan tambahan dapat segera diambil. Dengan koordinasi yang semakin terintegrasi, pemerintah menargetkan penanganan bencana berikutnya dapat berlangsung lebih cepat sekaligus mengurangi dampak terhadap keselamatan masyarakat dan aktivitas ekonomi.