Jakarta, 11 November 2026 – PT Bank KB Indonesia Tbk atau KB Bank memberikan tanggapan resmi mengenai rencana pembentukan konsorsium koperasi yang disebut akan membeli aset perusahaan untuk menghidupkan kembali Bank Umum Koperasi Indonesia atau Bukopin. Manajemen menegaskan bahwa hingga saat ini tidak terdapat rencana divestasi maupun pelepasan kepemilikan saham oleh KB Financial Group sebagai pemegang saham pengendali. Pernyataan tersebut disampaikan menyusul munculnya wacana dari Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengenai keterlibatan sejumlah koperasi dalam pengelolaan aset perbankan. KB Bank memastikan struktur kepemilikan dan pengendalian perusahaan masih berjalan seperti sebelumnya. Perseroan juga menegaskan komitmennya melanjutkan kegiatan usaha dan transformasi bisnis sesuai strategi yang telah ditetapkan. Penjelasan ini diberikan untuk menjaga kepastian informasi bagi nasabah, investor, dan seluruh pemangku kepentingan.

Corporate Communication and Government Affairs KB Bank, Komala Sari, menjelaskan bahwa KB Kookmin Bank tetap menjadi pemegang saham pengendali perseroan. Saat ini, bank asal Korea Selatan tersebut menguasai sekitar 67 persen saham KB Bank. Menurut Komala, tidak terdapat perubahan terhadap struktur pengendalian perusahaan meskipun muncul pembahasan mengenai kemungkinan pembelian aset oleh konsorsium koperasi. Ia juga menekankan bahwa Indonesia merupakan salah satu pasar strategis jangka panjang bagi KB Financial Group. Komitmen tersebut diwujudkan melalui dukungan permodalan dan pelaksanaan transformasi bisnis yang terus berlangsung. Dengan demikian, manajemen memastikan bahwa wacana yang berkembang belum mengubah posisi pemegang saham pengendali maupun arah operasional perusahaan.

Sebelumnya, Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengungkapkan keinginan pemerintah membentuk konsorsium yang melibatkan sejumlah koperasi untuk membeli aset KB Bank. Rencana tersebut disampaikan dalam kegiatan Forum Ekonomi Politik di Jakarta Selatan pada Senin, 9 November 2026. Ferry menjelaskan bahwa gagasan pembelian aset berkaitan dengan sejarah Bank Bukopin yang dahulu didirikan dan dimiliki oleh jaringan induk koperasi di Indonesia. Pemerintah ingin membuka peluang agar koperasi kembali memiliki peran dalam pengelolaan aset dan kegiatan usaha yang berhubungan dengan lembaga keuangan tersebut. Selain pembelian aset, konsorsium yang direncanakan juga diharapkan dapat terlibat dalam pengelolaan sejumlah anak perusahaan. Namun, Ferry belum mengumumkan daftar koperasi peserta, nilai transaksi, maupun mekanisme pembelian yang akan digunakan.

Wacana tersebut menarik perhatian karena Bank Bukopin memiliki perjalanan panjang dalam industri perbankan nasional. Bank yang berdiri pada 10 Juli 1970 itu awalnya dikenal sebagai Bank Umum Koperasi Indonesia dengan tujuan mendukung kegiatan ekonomi koperasi serta usaha kecil dan menengah. Dalam perkembangannya, Bukopin memperluas kegiatan usaha dan menjadi perusahaan terbuka setelah mencatatkan saham di Bursa Efek Indonesia pada 2006 dengan kode BBKP. Perubahan kepemilikan kemudian terjadi ketika KB Kookmin Bank mulai masuk sebagai investor pada 2018. Pada 2020, bank asal Korea Selatan tersebut memperoleh posisi sebagai pemegang saham pengendali setelah melalui proses penambahan modal dan persetujuan regulator. Transformasi perusahaan berlanjut melalui perubahan nama hingga akhirnya menggunakan identitas PT Bank KB Indonesia Tbk.

Manajemen KB Bank menegaskan bahwa seluruh kegiatan operasional dan pelayanan kepada nasabah tetap berjalan normal di tengah berkembangnya rencana pembentukan konsorsium koperasi. Perseroan memastikan tidak ada perubahan dalam penyelenggaraan layanan perbankan akibat wacana yang disampaikan pemerintah. KB Bank juga menyatakan akan terus menjaga kepercayaan nasabah dan pemangku kepentingan melalui pelaksanaan kegiatan usaha secara berkelanjutan. Dukungan dari pemegang saham pengendali menjadi salah satu bagian penting dalam memperkuat permodalan serta mendukung program transformasi perusahaan. Penegasan tersebut sekaligus memberikan kepastian bahwa belum terdapat keputusan mengenai pelepasan saham pengendali. Bagi masyarakat dan investor, kejelasan informasi mengenai kepemilikan perusahaan menjadi penting untuk menghindari kesalahpahaman terhadap perkembangan yang masih berada pada tahap pembahasan.

Di sisi lain, rencana konsorsium koperasi mencerminkan keinginan pemerintah memperkuat peran koperasi dalam sistem perekonomian nasional. Ferry Juliantono sebelumnya menyampaikan bahwa pengembangan koperasi tidak hanya diarahkan pada kegiatan perdagangan dan distribusi, tetapi juga mencakup sektor produksi, industri, serta layanan keuangan. Pemerintah memandang koperasi memiliki potensi untuk memperluas akses pembiayaan bagi anggota dan pelaku usaha kecil apabila dikelola secara profesional. Namun, keterlibatan koperasi dalam pembelian aset perbankan membutuhkan perencanaan yang matang, termasuk kesiapan pendanaan dan kemampuan pengelolaan. Setiap transaksi juga harus mempertimbangkan ketentuan regulator serta kepentingan pemegang saham perusahaan. Oleh karena itu, rencana pembelian aset perlu dibedakan dari pengambilalihan saham pengendali karena keduanya memiliki konsekuensi hukum dan bisnis yang berbeda.

Tanggapan KB Bank terhadap wacana pembelian aset oleh konsorsium koperasi memperjelas bahwa hingga 11 November 2026 belum terdapat rencana divestasi saham oleh KB Financial Group. Sementara itu, pemerintah melalui Kementerian Koperasi masih membuka kemungkinan pembentukan konsorsium untuk meningkatkan keterlibatan koperasi dalam sektor keuangan. Perkembangan berikutnya akan bergantung pada kejelasan aset yang menjadi sasaran pembelian, kesiapan pihak yang berminat, serta mekanisme transaksi yang dapat disepakati. KB Bank tetap menempatkan kelangsungan operasional, transformasi bisnis, dan kepercayaan nasabah sebagai prioritas perusahaan. Pemerintah juga diharapkan memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai bentuk keterlibatan koperasi apabila rencana tersebut memasuki tahap yang lebih konkret. Dengan informasi yang transparan, perkembangan wacana ini dapat dipahami secara proporsional tanpa menimbulkan anggapan bahwa perubahan kepemilikan KB Bank telah terjadi.