Bogor, 5 September 2026 – Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Chief Executive Officer Danantara Rosan Roeslani dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia ke kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat malam, 4 September 2026. Pertemuan tersebut turut dihadiri jajaran Danantara dan membahas sejumlah agenda strategis pemerintah, mulai dari percepatan hilirisasi hingga penataan badan usaha milik negara. Salah satu pembahasan penting adalah rencana melanjutkan konsolidasi, merger, maupun penutupan ratusan entitas BUMN hingga akhir 2026. Pemerintah ingin jumlah perusahaan negara menjadi jauh lebih ramping sehingga biaya operasional dapat ditekan dan proses pengambilan keputusan berlangsung lebih cepat. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari agenda besar reformasi pengelolaan aset negara di bawah pemerintahan Prabowo. Presiden juga menerima laporan mengenai perkembangan program-program investasi dan hilirisasi yang sedang dijalankan.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan pertemuan di Hambalang digunakan Presiden untuk memperoleh laporan langsung mengenai perkembangan tata kelola dan perampingan BUMN. Pemerintah sebelumnya memiliki sekitar 1.077 entitas dalam ekosistem perusahaan negara apabila berbagai anak dan cucu perusahaan ikut diperhitungkan. Jumlah yang sangat besar tersebut dinilai menciptakan banyak lapisan organisasi dan meningkatkan biaya rutin. Danantara kemudian menjalankan konsolidasi terhadap perusahaan yang memiliki fungsi beririsan, tidak lagi produktif, atau dinilai dapat digabungkan dengan entitas lain. Hingga perkembangan terbaru, sekitar 290 entitas telah ditutup atau dikonsolidasikan. Langkah tersebut disebut telah menghasilkan penghematan biaya negara sekitar Rp50 triliun.

Prabowo menargetkan proses perampingan tersebut berlangsung lebih agresif hingga penghujung tahun. Pemerintah berencana menutup, menggabungkan, atau mengonsolidasikan sedikitnya sekitar 700 entitas lagi sehingga jumlah perusahaan negara dapat berkurang secara signifikan. Dalam beberapa kesempatan, Presiden menyebut jumlah akhir yang diharapkan berada pada kisaran 200 hingga 350 entitas, bergantung pada hasil konsolidasi yang dilakukan Danantara. Angka tersebut terutama mencakup penataan terhadap struktur anak dan cucu perusahaan yang selama ini membuat ekosistem BUMN menjadi sangat besar. Pemerintah tidak sekadar melihat jumlah badan usaha, tetapi juga menilai fungsi, kinerja, serta kebutuhan mempertahankan masing-masing perusahaan. Setiap proses penataan akan dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan bisnis dan posisi strategis perusahaan bagi perekonomian nasional.

Efisiensi menjadi alasan utama pemerintah mendorong pengurangan jumlah entitas tersebut. Prabowo menilai struktur perusahaan negara yang terlalu berlapis membuat biaya untuk direksi, komisaris, kantor, perjalanan dinas, rapat, dan berbagai kebutuhan rutin menjadi sangat besar. Setelah sekitar 250 entitas lebih dahulu dikurangi melalui penutupan, merger, dan konsolidasi, pemerintah memperkirakan penghematan biaya rutin telah mencapai sekitar Rp50 triliun. Apabila target perampingan lanjutan dapat direalisasikan, Presiden berharap penghematan bisa meningkat hingga sekitar Rp100 triliun. Dana yang sebelumnya terserap untuk biaya organisasi diharapkan dapat dialihkan kepada program yang memberikan manfaat lebih langsung kepada masyarakat. Efisiensi BUMN dengan demikian ditempatkan sebagai salah satu bagian dari strategi pemerintah memperbesar ruang fiskal.

Namun, perampingan BUMN tidak semata-mata dilakukan melalui penutupan perusahaan. Pemerintah juga menggunakan mekanisme merger dan konsolidasi apabila terdapat beberapa perusahaan yang menjalankan kegiatan sejenis atau mempunyai rantai bisnis yang dapat disatukan. Pendekatan tersebut diharapkan membuat perusahaan negara mempunyai skala usaha lebih besar sekaligus menghilangkan tumpang tindih fungsi. Struktur organisasi pada BUMN besar seperti Pertamina dan PLN juga menjadi perhatian Presiden. Prabowo sebelumnya meminta jumlah lapisan anak dan cucu perusahaan dikurangi agar keputusan strategis tidak harus melewati birokrasi yang terlalu panjang. Dengan struktur yang lebih sederhana, produktivitas dan kecepatan respons perusahaan terhadap perubahan kondisi ekonomi diharapkan meningkat.

Persoalan tenaga kerja menjadi salah satu aspek yang diperhatikan dalam proses tersebut. Pemerintah sebelumnya menegaskan perampingan perusahaan negara tidak diarahkan untuk menghasilkan pemutusan hubungan kerja secara besar-besaran. Karyawan dari perusahaan yang digabungkan atau ditutup diharapkan dapat dipertahankan melalui mekanisme penataan dan pengalihan sesuai kebutuhan organisasi. Fokus efisiensi terutama diarahkan terhadap struktur perusahaan, jumlah lapisan organisasi, serta biaya manajemen yang dianggap tidak diperlukan. Kebijakan tersebut membutuhkan pemetaan sumber daya manusia secara hati-hati karena setiap perusahaan mempunyai kondisi dan kebutuhan berbeda. Danantara memiliki peran penting untuk memastikan proses konsolidasi tetap menjaga produktivitas sekaligus memperhatikan keberlanjutan tenaga kerja.

Selain penataan BUMN, rapat di Hambalang membahas percepatan program hilirisasi yang menjadi salah satu prioritas utama pemerintahan Prabowo. Rosan dan Bahlil memiliki peran strategis dalam agenda tersebut karena investasi dan sektor energi menjadi bagian penting dari pengembangan industri pengolahan di dalam negeri. Pemerintah ingin sumber daya alam Indonesia tidak terus diekspor dalam bentuk bahan mentah, tetapi diproses menjadi produk bernilai tambah sebelum dipasarkan. Hilirisasi diharapkan meningkatkan investasi, membuka lapangan pekerjaan, memperkuat industri nasional, dan menambah penerimaan negara. Berbagai proyek yang berkaitan dengan mineral, energi, perkebunan, pangan, dan industri turunannya terus dievaluasi. Presiden meminta hambatan investasi yang dapat memperlambat realisasi proyek segera diselesaikan.

Keterlibatan Danantara dalam agenda tersebut juga semakin besar karena lembaga tersebut mengelola berbagai aset strategis negara sekaligus berperan dalam pengembangan investasi. Pemerintah ingin BUMN yang telah dirampingkan dapat beroperasi lebih sehat dan menjadi instrumen pembangunan, bukan justru menambah beban keuangan negara. Perusahaan dengan kinerja baik diharapkan mampu memperluas investasi dan mengambil bagian dalam proyek hilirisasi strategis. Sebaliknya, perusahaan yang memiliki fungsi tumpang tindih dapat digabungkan agar sumber daya yang dimiliki digunakan lebih efektif. Pemerintah juga mendorong peningkatan tata kelola agar keputusan investasi benar-benar didasarkan pada kelayakan ekonomi. Dengan pendekatan tersebut, reformasi BUMN dan hilirisasi diharapkan dapat berjalan dalam satu arah kebijakan.

Prabowo sebelumnya telah beberapa kali memberikan instruksi khusus mengenai pembenahan perusahaan negara. Pada rapat kabinet Juli 2026, Presiden mengungkapkan bahwa ekosistem BUMN yang sebelumnya mencapai 1.077 entitas telah mulai dikurangi melalui proses konsolidasi. Pada Agustus, Presiden kembali meminta lapisan organisasi di Pertamina, PLN, dan sejumlah BUMN lainnya dipangkas. Arahan tersebut menunjukkan perampingan bukan kebijakan yang dilakukan sekaligus, tetapi melalui proses bertahap dengan target yang terus dievaluasi. Pemerintah ingin pada akhir 2026 struktur perusahaan negara sudah jauh lebih sederhana dibandingkan kondisi sebelumnya. Danantara kemudian menjadi lembaga yang menjalankan sebagian besar agenda restrukturisasi tersebut bersama manajemen masing-masing perusahaan.

Pertemuan Prabowo bersama Rosan, Bahlil, dan jajaran Danantara di Hambalang menegaskan bahwa reformasi BUMN serta percepatan hilirisasi tetap menjadi agenda ekonomi utama pemerintah hingga akhir 2026. Target mengurangi ratusan entitas perusahaan negara diharapkan menghasilkan struktur yang lebih ramping, efisien, dan mampu mengambil keputusan bisnis dengan cepat. Pemerintah juga berharap penghematan biaya dari konsolidasi dapat dialihkan untuk kegiatan yang lebih produktif dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Pada saat yang sama, pelaksanaan perampingan harus tetap memperhatikan tenaga kerja serta keberlangsungan pelayanan perusahaan yang memiliki fungsi strategis.