Jakarta, 7 Mei 2026 – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan terbuka menjadi mitra Kementerian Sosial (Kemensos) dalam upaya mencegah potensi korupsi pada program Sekolah Rakyat yang tengah disiapkan pemerintah.

KPK menilai pengawasan sejak awal sangat penting agar program sosial dan pendidikan yang menyangkut kepentingan masyarakat dapat berjalan transparan dan tepat sasaran.

Menurut lembaga antirasuah tersebut, pendampingan dan penguatan tata kelola menjadi langkah penting untuk meminimalkan potensi penyimpangan anggaran maupun penyalahgunaan kewenangan.

Program Sekolah Rakyat sendiri disebut menjadi salah satu upaya pemerintah dalam memperluas akses pendidikan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Karena melibatkan anggaran dan pelaksanaan lintas sektor, pengawasan dinilai perlu dilakukan secara ketat sejak tahap perencanaan.

Pengamat antikorupsi menilai program sosial berskala besar memang memiliki risiko penyimpangan apabila sistem pengawasan dan akuntabilitas tidak berjalan baik.

Karena itu, keterlibatan lembaga pengawas sejak awal dianggap dapat membantu memperkuat transparansi dan tata kelola program.

KPK selama ini juga aktif mendorong pendekatan pencegahan korupsi melalui pendampingan, edukasi, dan penguatan sistem administrasi di lembaga pemerintah.

Pendekatan tersebut dinilai penting agar potensi pelanggaran dapat dicegah sebelum berkembang menjadi perkara hukum.

Pengamat kebijakan publik menyebut kerja sama antara KPK dan kementerian merupakan langkah positif untuk memperkuat integritas program pemerintah.

Selain pengawasan anggaran, tata kelola pengadaan barang, distribusi bantuan, dan pelaksanaan program di lapangan juga perlu mendapat perhatian.

Kemensos sendiri disebut menyambut baik dukungan KPK dalam memastikan program berjalan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Pemerintah berharap program Sekolah Rakyat benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan dan tidak terganggu oleh praktik penyimpangan.

Pengamat pendidikan menilai keberhasilan program pendidikan tidak hanya ditentukan oleh anggaran, tetapi juga kualitas pengelolaan dan pengawasan.

Karena itu, sinergi antar lembaga dinilai penting agar pelaksanaan program berjalan efektif dan berkelanjutan.

Di media sosial, banyak masyarakat mendukung langkah KPK yang siap terlibat dalam pengawasan program sosial dan pendidikan pemerintah.

Sebagian warganet menilai pengawasan sejak awal lebih baik dibanding penindakan setelah terjadi penyimpangan.

Pengamat sosial juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam mengawasi program publik agar penggunaan anggaran negara tetap transparan dan tepat sasaran.

Dengan keterbukaan KPK menjadi mitra Kemensos dalam pengawasan Sekolah Rakyat, pemerintah diharapkan dapat menjalankan program pendidikan tersebut secara bersih, akuntabel, dan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat luas.