Jakarta, 11 Mei 2026 – Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan optimistis Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat dapat disahkan pada tahun ini setelah pembahasannya berlangsung sangat panjang selama hampir 18 tahun. RUU tersebut selama ini menjadi salah satu regulasi yang paling dinantikan berbagai kelompok masyarakat adat di Indonesia karena dianggap penting untuk memberikan kepastian hukum terkait hak, perlindungan wilayah adat, budaya, hingga pengelolaan sumber daya alam yang selama ini masih menjadi persoalan di berbagai daerah.

Pembahasan RUU Masyarakat Adat diketahui telah bergulir sejak lama namun berulang kali mengalami hambatan akibat berbagai dinamika politik, perbedaan pandangan antarlembaga, hingga persoalan sinkronisasi dengan regulasi lain yang sudah berlaku. Meski demikian, DPR menilai saat ini terdapat semangat politik yang lebih kuat untuk menyelesaikan pembahasan aturan tersebut karena keberadaan masyarakat adat dinilai memiliki peran penting dalam menjaga budaya, lingkungan, serta identitas sosial di berbagai wilayah Indonesia.

RUU tersebut dinilai penting karena selama ini banyak komunitas adat menghadapi persoalan terkait pengakuan wilayah, konflik lahan, akses terhadap sumber daya alam, hingga perlindungan budaya tradisional. Sejumlah organisasi masyarakat adat berharap undang-undang ini nantinya mampu memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang lebih jelas terhadap hak-hak mereka. Selain itu, regulasi tersebut juga diharapkan dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan yang lebih berpihak pada keberlangsungan komunitas adat di Indonesia.

Pengamat hukum dan sosial menilai lambatnya pembahasan RUU Masyarakat Adat selama hampir dua dekade menunjukkan kompleksitas persoalan yang melibatkan banyak kepentingan, mulai dari sektor agraria, investasi, kehutanan, hingga tata kelola wilayah. Namun di sisi lain, dorongan terhadap pengesahan regulasi ini terus menguat seiring meningkatnya perhatian terhadap isu hak masyarakat adat dan pelestarian lingkungan. Banyak pihak menilai masyarakat adat memiliki kontribusi besar dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan mempertahankan nilai budaya lokal yang menjadi bagian penting identitas bangsa.

Optimisme DPR terhadap pengesahan RUU Masyarakat Adat tahun ini disambut positif oleh berbagai kelompok masyarakat sipil dan organisasi adat di Indonesia. Mereka berharap proses pembahasan dapat berjalan lancar dan menghasilkan regulasi yang benar-benar melindungi hak masyarakat adat secara menyeluruh. Apabila berhasil disahkan, undang-undang tersebut dinilai akan menjadi tonggak penting dalam sejarah perlindungan hak masyarakat adat sekaligus memperkuat pengakuan negara terhadap keberagaman budaya dan komunitas tradisional di Indonesia.