Jakarta, 8 Mei 2026 – Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terus mendalami dugaan penyimpangan dalam proses pengadaan proyek yang melibatkan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumatera Utara.

Pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan sejumlah pihak yang diduga mengetahui proses pengadaan proyek infrastruktur di wilayah Sumatera Utara, termasuk proyek pembangunan jalan dan fasilitas pendukung lainnya.

KPK disebut tengah menelusuri berbagai dokumen pengadaan, aliran dana, hingga mekanisme penunjukan proyek yang diduga bermasalah. Penyidik juga mendalami kemungkinan adanya praktik pengaturan pemenang tender dalam sejumlah proyek pemerintah daerah.

Kasus tersebut menjadi perhatian karena proyek infrastruktur memiliki nilai anggaran besar dan berkaitan langsung dengan pembangunan fasilitas publik di Sumatera Utara.

Sejumlah pejabat dan pihak swasta dikabarkan telah dimintai keterangan untuk membantu proses penyelidikan. Pemeriksaan dilakukan guna memperjelas peran masing-masing pihak dalam proses pengadaan proyek yang tengah ditelusuri KPK.

Lembaga antirasuah itu juga disebut memeriksa dokumen administrasi proyek, kontrak kerja, hingga proses pencairan anggaran yang berkaitan dengan proyek pembangunan jalan nasional dan daerah.

Pengamat hukum menilai kasus pengadaan infrastruktur memang menjadi salah satu sektor yang rawan praktik korupsi karena melibatkan anggaran besar, proses tender, serta kerja sama antara pemerintah dan pihak kontraktor.

Selain dugaan pengaturan proyek, penyidik juga dikabarkan mendalami kemungkinan adanya penerimaan gratifikasi atau komisi dari pihak tertentu terkait pelaksanaan proyek infrastruktur tersebut.

KPK menegaskan proses penyidikan akan dilakukan secara profesional dan transparan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Lembaga tersebut juga memastikan akan terus menelusuri pihak-pihak yang diduga terlibat dalam perkara itu.

Di sisi lain, pembangunan infrastruktur di Sumatera Utara selama beberapa tahun terakhir memang menjadi fokus pemerintah guna meningkatkan konektivitas wilayah dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Namun berbagai proyek pembangunan besar sering kali menjadi sorotan karena dinilai rentan terhadap praktik penyimpangan anggaran apabila pengawasan tidak berjalan optimal.

Masyarakat pun berharap proses hukum yang dilakukan KPK mampu mengungkap dugaan korupsi secara menyeluruh sekaligus mendorong perbaikan tata kelola pengadaan proyek pemerintah di daerah.

Kasus ini juga kembali menyoroti pentingnya transparansi dan pengawasan ketat terhadap penggunaan anggaran negara, terutama pada sektor pembangunan infrastruktur yang menggunakan dana publik dalam jumlah besar.