Jakarta, 10 November 2026 – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Republik Indonesia resmi membuka pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) reguler untuk musim haji 1448 Hijriah atau 2027 Masehi mulai Selasa (10/11/2026). Pembukaan pelunasan tersebut menjadi tahapan penting bagi calon jemaah yang telah masuk dalam alokasi kuota keberangkatan tahun depan. Pemerintah menetapkan proses pembayaran dalam dua tahap dengan jadwal dan ketentuan yang berbeda untuk setiap kelompok jemaah. Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Kemenhaj, Nurchalis, mengingatkan calon jemaah agar memperhatikan batas waktu pelunasan, memenuhi persyaratan kesehatan, serta memastikan kepesertaan BPJS Kesehatan tetap aktif. Langkah tersebut diperlukan untuk mendukung kelancaran administrasi dan persiapan keberangkatan menuju Tanah Suci.

Pelunasan Bipih tahap pertama berlangsung mulai 10 November hingga 10 Desember 2026 dengan waktu pelayanan setiap hari kerja pukul 08.00 sampai 15.00 WIB. Tahapan ini diperuntukkan bagi jemaah haji reguler yang telah melunasi biaya tetapi menunda keberangkatan, jemaah yang masuk dalam alokasi kuota tahun berjalan, serta kelompok prioritas lanjut usia. Kemenhaj meminta seluruh jemaah yang memenuhi persyaratan segera memanfaatkan periode pembayaran agar tidak mengalami kendala menjelang batas akhir. Pemerintah juga menekankan pentingnya pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari penentuan kemampuan jemaah menjalankan ibadah haji. Dengan jadwal yang telah ditetapkan, proses pelunasan diharapkan berlangsung lebih tertib dan tidak menimbulkan penumpukan transaksi pada hari terakhir.

Sementara itu, pelunasan tahap kedua dijadwalkan berlangsung pada 16 hingga 31 Desember 2026 apabila masih terdapat sisa kuota dari tahap pertama. Tahapan tersebut disediakan bagi jemaah yang gagal melakukan pembayaran akibat gangguan sistem, pendamping jemaah lanjut usia, serta penyandang disabilitas bersama pendampingnya. Selain itu, kesempatan pelunasan juga diberikan kepada jemaah yang terpisah dari mahram atau anggota keluarga, jemaah cadangan sebesar 50 persen, dan pembimbing Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU). Nurchalis menjelaskan bahwa pembagian menjadi dua tahap bertujuan memastikan kuota keberangkatan dapat dimanfaatkan secara optimal. Mekanisme tersebut sekaligus memberikan kesempatan bagi kelompok tertentu untuk menyelesaikan persyaratan tanpa mengabaikan ketentuan administrasi yang berlaku.

Pada penyelenggaraan haji 2027, pemerintah menetapkan kuota haji reguler sebanyak 203.320 orang. Jumlah tersebut terdiri atas 191.419 jemaah dalam kuota tahun berjalan, 10.166 jemaah prioritas lanjut usia, 871 pembimbing KBIHU, dan 864 Petugas Haji Daerah. Pemerintah juga memberikan dukungan pembiayaan melalui nilai manfaat yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji dengan rata-rata Rp43.817.526,35 per jemaah. Selain itu, terdapat dukungan pemerintah sebesar Rp3,2 juta untuk setiap jemaah reguler. Setelah memperhitungkan komponen pembiayaan tersebut, besaran Bipih yang menjadi tanggungan jemaah ditetapkan berbeda sesuai embarkasi keberangkatan masing-masing.

Besaran Bipih haji reguler 2027 berkisar antara Rp43.695.779 untuk Embarkasi Aceh hingga Rp58.146.279 bagi Embarkasi Surabaya dan Dhoho. Untuk beberapa wilayah lainnya, pemerintah menetapkan Bipih Embarkasi Medan sebesar Rp44.020.279, Padang Rp44.148.779, Batam Rp51.531.279, dan Palembang Rp52.161.279. Sementara itu, Embarkasi Jakarta memiliki besaran Bipih Rp53.543.779, Kertajati Rp55.101.279, serta Makassar Rp55.428.465. Nominal tersebut bukan seluruhnya merupakan jumlah yang harus dibayarkan ketika pelunasan karena setoran awal dan saldo rekening virtual jemaah akan diperhitungkan terlebih dahulu. Dengan demikian, kekurangan pembayaran setiap jemaah dapat berbeda sesuai besaran setoran dan saldo yang telah tercatat.

Kemenhaj menetapkan sejumlah persyaratan yang wajib dipenuhi sebelum calon jemaah melakukan pelunasan biaya haji. Jemaah harus memiliki status aktif dalam Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT), berusia minimal 16 tahun pada 10 April 2027, dan tercatat sebagai peserta aktif Jaminan Kesehatan Nasional. Selain itu, calon jemaah wajib memenuhi persyaratan istitaah kesehatan serta belum pernah menunaikan ibadah haji atau telah memiliki jeda minimal 18 tahun sejak keberangkatan sebelumnya. Khusus kelompok prioritas lanjut usia, jemaah harus berusia sekurang-kurangnya 65 tahun pada 10 April 2027 dan telah mendaftar sebelum 10 April 2022. Pemerintah mengingatkan bahwa pemenuhan seluruh ketentuan tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan kesiapan jemaah sebelum memasuki tahapan pembayaran dan pemberangkatan.

Untuk melakukan pelunasan, jemaah dapat menggunakan Bank Penerima Setoran Bipih tempat melakukan setoran awal atau bank pengganti yang telah ditentukan. Pembayaran dilakukan sebesar selisih antara Bipih sesuai embarkasi dengan setoran awal dan saldo rekening virtual masing-masing jemaah. Transaksi dapat dilakukan melalui ATM, layanan mobile banking, maupun fasilitas kas keliling bagi wilayah yang memiliki keterbatasan akses perbankan. Setelah pembayaran berhasil, jemaah wajib melapor dan menyerahkan bukti pelunasan kepada Kantor Kementerian Haji dan Umrah kabupaten atau kota sesuai domisili untuk melanjutkan proses pemberkasan dokumen perjalanan. Kemenhaj berharap seluruh calon jemaah yang berhak melunasi dapat menyelesaikan kewajibannya sesuai jadwal sehingga persiapan administrasi, pembentukan kelompok terbang, dan penyelenggaraan ibadah haji 2027 dapat berjalan tertib serta tepat waktu.