Jakarta, 31 Oktober 2026 – Kejaksaan Agung (Kejagung) melalui Badan Pemulihan Aset (BPA) berhasil melelang komoditas batu bara sitaan dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan pertambangan yang melibatkan pengusaha Samin Tan. Batu bara dengan jumlah sekitar 209.081,97 ton tersebut terjual dengan nilai penawaran mencapai Rp264.080.879.000 atau sekitar Rp264 miliar. Pelelangan dilaksanakan melalui kerja sama antara BPA Kejaksaan RI dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palangka Raya. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, mengonfirmasi hasil lelang tersebut melalui keterangan resmi pada Jumat, 30 Oktober 2026. Barang yang dilelang merupakan bagian dari aset sitaan dalam penyidikan dugaan penyimpangan pengelolaan pertambangan PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT) di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah. Proses pelelangan ini menjadi salah satu langkah pengelolaan barang bukti bernilai ekonomi besar selama perkara pidana masih berjalan. ANTARA News+1

Pelaksanaan lelang mengacu pada Pengumuman Lelang Benda Sitaan Nomor B-2822/BPA.2/BPApm.1/10/2026 yang diterbitkan pada 14 Oktober 2026. Pengumuman tersebut didasarkan pada Penetapan Sita Pengadilan Negeri Buntok Nomor 43/Pid.B.Sita/2026/PN Bnt tertanggal 30 April 2026. Kejagung menjelaskan bahwa pelelangan juga berpedoman pada Pasal 131 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ketentuan tersebut memungkinkan benda sitaan yang mudah rusak atau berbahaya untuk dilelang dengan mengikuti persyaratan hukum yang berlaku. Menurut Anang, pelaksanaan lelang telah memperoleh persetujuan dari tersangka Samin Tan serta izin dari Jaksa Agung. Mekanisme tersebut ditempuh agar barang sitaan tetap memiliki nilai ekonomi tanpa harus menunggu seluruh proses peradilan selesai. Meskipun komoditas telah terjual, status hasil penjualannya tetap berada dalam pengawasan aparat penegak hukum sampai terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Barang sitaan yang menjadi objek lelang berada di kawasan Jetty PT Artha Contractors, Desa Damparan, Kecamatan Dusun Hilir, Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah. Berdasarkan rincian yang disampaikan Kejagung, terdapat sekitar 171.107 metrik ton batu bara yang disimpan di area jetty. Selain itu, terdapat perkiraan 66.000 metrik ton batu bara yang berada di atas 15 kapal tongkang di kawasan yang sama. Angka pada masing-masing lokasi merupakan estimasi yang dicantumkan dalam keterangan objek lelang, sedangkan jumlah keseluruhan yang diumumkan Kejagung mencapai sekitar 209.081,97 ton. Seluruh komoditas tersebut merupakan bagian dari barang yang disita untuk kepentingan penyidikan perkara dugaan korupsi PT AKT. Keberadaan batu bara dalam jumlah besar memerlukan pengelolaan khusus karena berkaitan dengan biaya penyimpanan, pengawasan, dan potensi perubahan kualitas komoditas. Oleh sebab itu, pelelangan dipilih sebagai mekanisme untuk menjaga nilai ekonominya selama penyelesaian perkara masih berlangsung.

Kejagung sebelumnya menetapkan nilai limit lelang sebesar Rp263.080.879.000 dengan kewajiban uang jaminan penawaran mencapai Rp130 miliar. Penawaran dilakukan secara elektronik menggunakan metode penawaran terbuka melalui portal resmi lelang.go.id. Batas akhir pemasukan penawaran ditetapkan pada Rabu, 28 Oktober 2026, pukul 14.00 WIB. Dalam proses tersebut, pejabat lelang mengesahkan satu peserta sebagai pemenang, yakni Agni yang menjabat sebagai Direktur PT DIOR. Perusahaan tersebut mengajukan harga penawaran sebesar Rp264.080.879.000 sehingga terdapat kenaikan Rp1 miliar dibandingkan nilai limit awal. Selain harga pembelian, pemenang juga dikenakan bea lelang pembeli sebesar tiga persen atau Rp7.922.426.370. Dengan memperhitungkan seluruh komponen tersebut, total kewajiban pembayaran mencapai Rp272.003.315.370, sementara sisa pelunasan setelah dikurangi uang jaminan sebesar Rp130 miliar adalah Rp142.003.315.370. Bisnis.com+1

Kejagung memastikan bahwa hasil bersih penjualan batu bara tersebut tidak langsung diserahkan kepada pihak mana pun karena perkara yang mendasarinya belum memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Dana hasil lelang akan ditempatkan terlebih dahulu dalam Rekening Penampungan Lainnya (RPL) milik Kejaksaan. Penempatan dana tersebut dimaksudkan untuk menjaga hasil penjualan barang sitaan sampai terdapat kepastian hukum mengenai status aset yang bersangkutan. Dengan mekanisme ini, barang bukti yang semula berbentuk komoditas fisik dapat dikelola dalam bentuk dana tanpa menghilangkan kepentingan pembuktiannya. Kejagung juga telah melaksanakan pelelangan sebelumnya terhadap sekitar 436.283,08 ton batu bara yang berkaitan dengan perkara Samin Tan. Lelang terdahulu tersebut menghasilkan nilai penjualan sekitar Rp179,07 miliar melalui kerja sama dengan KPKNL Banjarmasin. Jika kedua nilai penjualan dijumlahkan, total harga lelang komoditas batu bara dalam perkara tersebut mencapai lebih dari Rp443 miliar, meskipun penggunaan akhir dana tetap menunggu keputusan hukum. ANTARA News+1

Kasus yang melibatkan Samin Tan berkaitan dengan dugaan penyimpangan pengelolaan pertambangan PT Asmin Koalindo Tuhup sepanjang periode 2016 hingga 2025. Kejagung menetapkan Samin Tan sebagai tersangka pada Maret 2026 setelah penyidik menyatakan telah memperoleh bukti yang cukup. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Syarief Sulaeman Nahdi, sebelumnya menjelaskan bahwa Samin Tan diduga memiliki kedudukan sebagai penerima manfaat atau beneficial owner PT AKT. Perusahaan tersebut semula menjalankan kegiatan pertambangan berdasarkan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), tetapi izin operasionalnya telah dicabut pada 2017. Menurut penyidik, kegiatan penambangan dan penjualan batu bara diduga tetap berlangsung setelah pencabutan izin hingga 2025. Aktivitas tersebut juga diduga melibatkan penggunaan perizinan yang tidak sah serta kerja sama dengan oknum penyelenggara negara yang memiliki kewenangan pengawasan pertambangan. Kejagung menyebut dugaan penyimpangan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian negara hingga Rp17,7 triliun, sementara pembuktian tanggung jawab pidana tetap harus melalui proses hukum. detiknews+1

Keberhasilan pelelangan batu bara senilai Rp264 miliar menjadi bagian penting dalam upaya Kejagung mengelola aset yang disita dari perkara dugaan korupsi sektor pertambangan. Proses tersebut menunjukkan bahwa penanganan tindak pidana tidak hanya berkaitan dengan pemeriksaan tersangka dan pengumpulan alat bukti, tetapi juga mencakup pengamanan nilai ekonomi barang sitaan. Pengawasan terhadap pembayaran pemenang lelang, penyimpanan dana, dan pencatatan administrasi menjadi tahapan yang perlu dilakukan secara transparan agar seluruh hasil penjualan dapat dipertanggungjawabkan. Kejagung juga masih harus melanjutkan proses penyidikan terhadap dugaan penyimpangan pengelolaan tambang PT AKT serta menelusuri pihak-pihak yang diduga terlibat. Status akhir dana hasil lelang akan ditentukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga penjualan barang sitaan tidak dapat disamakan dengan perampasan aset secara final. Di sisi lain, perkara tersebut menjadi perhatian terhadap pentingnya pengawasan izin pertambangan dan kepatuhan perusahaan dalam menjalankan kegiatan produksi maupun penjualan hasil tambang. Melalui penanganan hukum yang menyeluruh serta pengelolaan aset yang akuntabel, proses penyelesaian kasus Samin Tan diharapkan dapat memberikan kepastian hukum sekaligus memperkuat pengawasan terhadap sektor pertambangan nasional.