Jakarta, 9 Oktober 2026 – Pemerintah kembali menyiapkan program Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi pekerja dan buruh berpenghasilan rendah pada kuartal IV 2026. Bantuan tersebut direncanakan diberikan sebesar Rp300.000 per bulan selama tiga bulan, yakni Oktober, November, dan Desember 2026. Dengan skema pencairan sekaligus, setiap pekerja yang memenuhi persyaratan berpotensi menerima total bantuan Rp900.000 dalam satu kali penyaluran. Program ini menjadi bagian dari stimulus ekonomi pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat menjelang akhir tahun. Meski demikian, jadwal pencairan dan mekanisme teknis masih menunggu kepastian lebih lanjut.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya menyampaikan bahwa BSU akan diberikan satu kali untuk periode tiga bulan. Pemerintah menargetkan sekitar 13,3 juta pekerja sebagai penerima bantuan tersebut. Anggaran yang disiapkan mencapai hampir Rp12 triliun untuk mendukung pelaksanaan program. Bantuan diharapkan dapat membantu pekerja memenuhi kebutuhan sehari-hari di tengah perubahan kondisi ekonomi. Penyaluran sekaligus juga dimaksudkan agar dana yang diterima dapat langsung dimanfaatkan sesuai kebutuhan masing-masing.

Bagi pekerja yang ingin mengetahui status penerima, pengecekan dapat dipantau melalui layanan resmi Kementerian Ketenagakerjaan. Pada penyaluran sebelumnya, pemeriksaan dilakukan menggunakan Nomor Induk Kependudukan atau NIK yang tercantum pada KTP. Pekerja perlu membuka halaman layanan BSU Kemnaker, kemudian mencari bagian pengecekan NIK penerima bantuan. Setelah itu, masukkan 16 digit NIK dan kode keamanan yang tersedia sebelum memilih tombol pemeriksaan status. Sistem akan menampilkan informasi sesuai data yang telah masuk dalam proses verifikasi apabila layanan sudah tersedia.

Namun, pekerja perlu memahami bahwa sistem pengecekan khusus BSU Oktober hingga Desember 2026 belum sepenuhnya diperbarui. Hingga awal Oktober, layanan yang digunakan pada program sebelumnya masih mengalami kendala akses atau menampilkan informasi periode terdahulu. Karena itu, hasil pengecekan yang belum muncul tidak otomatis berarti seseorang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan. Pemerintah masih perlu menyelesaikan pembaruan data serta ketentuan teknis penyaluran. Masyarakat disarankan memantau pengumuman resmi sebelum mengambil kesimpulan mengenai status penerimaan.

Selain melalui layanan Kemnaker, pengecekan pada program sebelumnya juga melibatkan BPJS Ketenagakerjaan. Pekerja dapat memantau informasi melalui layanan kepesertaan dan aplikasi Jamsostek Mobile atau JMO apabila fitur BSU telah tersedia. Data yang biasanya diperlukan meliputi NIK, nama lengkap, tanggal lahir, serta informasi kepesertaan sesuai ketentuan sistem. Keakuratan data menjadi penting karena perbedaan identitas dapat menghambat proses verifikasi. Meski demikian, penggunaan fitur pengecekan untuk BSU 2026 tetap harus menunggu konfirmasi resmi dari pemerintah.

Persyaratan penerima BSU 2026 juga masih menunggu aturan pelaksanaan terbaru. Sebagai gambaran, program sebelumnya ditujukan kepada warga negara Indonesia yang memiliki NIK dan tercatat sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sesuai periode yang ditentukan. Ketentuan sebelumnya juga mencakup batas penghasilan maksimal Rp3,5 juta per bulan serta pengecualian bagi aparatur sipil negara, anggota TNI, dan Polri. Pemerintah turut memberikan prioritas berdasarkan ketentuan bantuan sosial yang berlaku. Namun, persyaratan tahun sebelumnya tidak dapat langsung dianggap sebagai ketentuan final untuk penyaluran 2026.

Pekerja yang merasa memenuhi persyaratan tetapi belum mendapatkan informasi penerimaan disarankan memastikan data kepesertaan dan identitasnya telah sesuai. Nomor rekening, apabila digunakan dalam mekanisme penyaluran, juga perlu dipastikan masih aktif dan tercatat dengan benar. Proses verifikasi dapat membutuhkan waktu karena melibatkan pencocokan data dari berbagai sistem. Selain itu, masyarakat perlu mewaspadai pesan yang menawarkan pendaftaran BSU dengan meminta biaya administrasi atau kode OTP. Bantuan pemerintah tidak seharusnya dimanfaatkan sebagai alasan untuk meminta informasi rahasia perbankan.

Rencana pencairan BSU 2026 sebesar Rp900.000 sekaligus menjadi kabar yang dinantikan jutaan pekerja di Indonesia. Pemerintah telah menyampaikan besaran bantuan dan periode pemberian, tetapi tanggal penyaluran serta mekanisme pengecekan terbaru masih memerlukan pengumuman resmi. Pekerja dapat menyiapkan data identitas dan memastikan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan tetap sesuai ketentuan. Informasi mengenai status penerima sebaiknya diperiksa melalui layanan pemerintah yang telah terverifikasi. Dengan mengikuti perkembangan resmi, masyarakat dapat mengetahui kepastian pencairan tanpa terjebak informasi keliru maupun penipuan yang mengatasnamakan BSU.