Jakarta, 13 Oktober 2026 – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menegaskan bahwa kenaikan upah minimum tidak serta-merta menyebabkan perusahaan mengalami kebangkrutan atau menghentikan kegiatan operasional. Pernyataan tersebut menjadi perhatian di tengah pembahasan mengenai kebijakan pengupahan dan kesejahteraan pekerja di Indonesia. Said Iqbal menilai peningkatan upah merupakan bagian penting dalam menjaga daya beli buruh sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi. Menurut pandangannya, kekhawatiran bahwa kenaikan upah akan langsung menyebabkan penutupan perusahaan tidak dapat diberlakukan secara umum. Kondisi setiap perusahaan perlu dilihat berdasarkan produktivitas, struktur biaya, dan kemampuan pengelolaan usaha.

Pembahasan mengenai kenaikan upah minimum selalu menjadi salah satu isu penting menjelang penetapan kebijakan pengupahan tahunan. Kelompok pekerja umumnya mengharapkan penyesuaian upah yang mampu mengimbangi kenaikan biaya kebutuhan hidup. Sementara itu, sebagian pelaku usaha menekankan pentingnya mempertimbangkan kemampuan keuangan perusahaan dan keberlanjutan operasional. Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan perlunya kebijakan yang memperhatikan kepentingan kedua pihak. Pemerintah memiliki peran dalam merumuskan aturan pengupahan agar perlindungan pekerja dapat berjalan seiring dengan keberlangsungan kegiatan ekonomi.

Said Iqbal memandang kenaikan upah minimum sebagai salah satu instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Pendapatan yang lebih memadai memungkinkan buruh memenuhi kebutuhan dasar, termasuk pangan, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Ketika kemampuan belanja pekerja meningkat, permintaan terhadap barang dan jasa juga berpotensi mengalami pertumbuhan. Kondisi tersebut dapat memberikan manfaat bagi dunia usaha melalui peningkatan aktivitas konsumsi masyarakat. Meski demikian, besarnya dampak terhadap perekonomian bergantung pada tingkat kenaikan upah dan kondisi masing-masing sektor.

Hubungan antara kenaikan upah dan keberlangsungan perusahaan merupakan persoalan ekonomi yang dipengaruhi berbagai faktor. Biaya tenaga kerja memang menjadi salah satu komponen pengeluaran dalam kegiatan produksi maupun pelayanan. Namun, kemampuan perusahaan bertahan juga dipengaruhi harga bahan baku, permintaan pasar, efisiensi operasional, akses pembiayaan, dan strategi bisnis. Perusahaan yang memiliki produktivitas tinggi dapat memiliki ruang lebih besar untuk menyesuaikan biaya tenaga kerja. Sebaliknya, usaha dengan margin keuntungan terbatas mungkin membutuhkan penyesuaian lebih besar ketika menghadapi kenaikan biaya operasional.

Dalam konteks ketenagakerjaan nasional, penetapan upah minimum bertujuan memberikan perlindungan penghasilan bagi pekerja sesuai ketentuan yang berlaku. Kebijakan tersebut menjadi salah satu instrumen untuk memastikan adanya batas upah yang harus diperhatikan oleh pemberi kerja. Penetapannya mempertimbangkan berbagai indikator ekonomi dan mekanisme yang diatur pemerintah. Perbedaan kondisi antarwilayah menyebabkan besaran upah minimum tidak selalu sama di setiap provinsi maupun kabupaten dan kota. Oleh karena itu, pembahasan mengenai penyesuaian upah perlu memperhatikan karakteristik perekonomian daerah serta kebutuhan pekerja.

Kelompok serikat pekerja selama ini menekankan pentingnya upah yang mampu mendukung standar kehidupan layak. Mereka menilai pertumbuhan ekonomi seharusnya dapat memberikan manfaat yang lebih luas kepada pekerja yang berkontribusi dalam kegiatan produksi. Di sisi lain, kalangan pengusaha mengingatkan bahwa penyesuaian upah perlu mempertimbangkan daya saing industri, terutama sektor yang banyak menggunakan tenaga kerja. Perbedaan tersebut menjadi alasan pentingnya dialog antara pemerintah, pengusaha, dan organisasi pekerja. Melalui pembahasan yang terbuka, kebijakan pengupahan diharapkan dapat menghasilkan keseimbangan antara perlindungan pendapatan dan keberlanjutan lapangan kerja.

Kenaikan upah minimum juga berkaitan dengan upaya menjaga konsumsi rumah tangga sebagai salah satu penopang perekonomian Indonesia. Ketika pendapatan pekerja meningkat, sebagian tambahan penghasilan berpotensi digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Aktivitas tersebut dapat membantu mendukung penjualan produk dan jasa di berbagai sektor usaha. Namun, manfaat peningkatan konsumsi perlu diperhitungkan bersama kemungkinan kenaikan biaya produksi dan harga barang. Karena itu, dampak kebijakan pengupahan tidak dapat dinilai hanya dari satu indikator, melainkan harus mempertimbangkan kondisi ekonomi secara keseluruhan.

Selain penyesuaian upah, peningkatan produktivitas menjadi faktor penting dalam menjaga hubungan industrial yang berkelanjutan. Perusahaan dapat memperkuat efisiensi melalui pelatihan tenaga kerja, penggunaan teknologi, dan perbaikan proses produksi. Pekerja yang memiliki keterampilan lebih baik berpotensi memberikan kontribusi lebih besar terhadap kualitas dan hasil produksi. Pada saat yang sama, perusahaan perlu menciptakan lingkungan kerja yang aman dan mendukung pengembangan kemampuan karyawan. Sinergi antara peningkatan kesejahteraan dan produktivitas diharapkan dapat membantu dunia usaha menghadapi perubahan kondisi ekonomi.

Pernyataan Said Iqbal bahwa kenaikan upah minimum tidak otomatis menyebabkan perusahaan tutup menjadi bagian dari perdebatan mengenai arah kebijakan pengupahan di Indonesia. Pandangan tersebut menekankan pentingnya melihat peningkatan pendapatan pekerja sebagai unsur yang juga dapat mendukung kegiatan ekonomi. Meski demikian, dampak kenaikan upah tetap perlu dievaluasi berdasarkan kondisi industri, kemampuan perusahaan, dan perkembangan pasar tenaga kerja. Pemerintah diharapkan mampu menghadirkan kebijakan yang memberikan kepastian bagi pekerja sekaligus mempertimbangkan keberlangsungan usaha. Dengan dialog sosial dan pengelolaan ekonomi yang tepat, penyesuaian upah diharapkan dapat mendukung kesejahteraan masyarakat tanpa mengabaikan penciptaan lapangan kerja.