Jakarta, 1 Oktober 2026 – Indonesia dinilai perlu mempercepat pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) untuk menambah pasokan listrik beremisi lebih rendah sekaligus secara bertahap mengurangi ketergantungan terhadap Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbasis batu bara. Dosen Departemen Teknik Geologi Fakultas Teknik Universitas Diponegoro (Undip), Yoga Aribowo, menyebut peningkatan porsi panas bumi dapat memberikan dampak positif terhadap kualitas lingkungan. Salah satu proyek yang dinilai berpotensi mendukung langkah tersebut adalah PLTP Gunung Ungaran di Jawa Tengah. Pembangkit itu direncanakan memiliki kapasitas sekitar 55 megawatt (MW).

Menurut Yoga, emisi karbon dioksida dari PLTP berada pada kisaran 100 gram CO2 per kilowatt hour (kWh). Angka tersebut jauh lebih rendah dibandingkan PLTU batu bara yang menurut perhitungannya dapat mencapai sekitar 900 gram CO2 per kWh. Karena itu, peningkatan kontribusi panas bumi dalam sistem ketenagalistrikan dinilai dapat membantu menekan emisi sektor energi. Dampaknya juga berpotensi dirasakan melalui perbaikan kualitas udara serta berkurangnya tekanan terhadap lingkungan apabila porsi pembangkitan batu bara secara bertahap dapat dikurangi.

Potensi pengembangan panas bumi Indonesia masih sangat besar. Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada 2026 mencatat potensi panas bumi nasional sekitar 23,2 gigawatt (GW), sedangkan kapasitas yang telah terpasang sekitar 2,78 GW. Artinya, baru sekitar 11,6 persen dari potensi tersebut yang telah dimanfaatkan menjadi kapasitas pembangkit. Pemerintah pun mendorong percepatan investasi dan realisasi proyek agar potensi panas bumi tidak berhenti pada wilayah kerja atau konsesi yang belum dikembangkan.

Pengembangan PLTP juga menjadi bagian dari rencana jangka panjang sistem ketenagalistrikan nasional. RUPTL PLN 2025–2034 merencanakan tambahan kapasitas PLTP sekitar 5,2 GW. Peningkatan tersebut diharapkan memperbesar kontribusi energi terbarukan sekaligus mendukung diversifikasi sumber listrik nasional. Berbeda dengan sumber energi terbarukan yang produksinya sangat dipengaruhi kondisi cuaca, panas bumi dapat digunakan sebagai sumber listrik yang relatif stabil untuk menopang kebutuhan beban dasar. Namun, pengembangannya membutuhkan investasi besar serta waktu persiapan proyek yang relatif panjang.

Dari sisi penggunaan air, Yoga menjelaskan kebutuhan dalam jumlah besar terutama terjadi ketika proyek memasuki tahap pengeboran. Pada tahap tersebut, kebutuhan air dapat mencapai sekitar 100 hingga 200 meter kubik per hari tergantung kedalaman dan kondisi pengeboran. Setelah PLTP mulai menghasilkan listrik, kebutuhan air disebut turun signifikan dan terutama digunakan untuk kebutuhan domestik kantor, tempat tinggal pekerja, serta fasilitas pendukung. Fluida dari reservoir panas bumi juga dapat dikelola melalui proses pengolahan dan reinjeksi agar tidak mengganggu kualitas air permukaan maupun air tanah dekat permukaan.

Meski menawarkan manfaat dari sisi emisi, pembangunan PLTP tetap membutuhkan kajian lingkungan dan keterlibatan masyarakat secara terbuka. Kekhawatiran warga di sekitar proyek dapat mencakup penggunaan air, dampak terhadap lahan pertanian, hingga keberadaan situs budaya. Dalam kasus rencana PLTP Gunung Ungaran, pakar lingkungan juga menekankan pentingnya transparansi pemerintah dan pengembang kepada masyarakat mengenai potensi dampak proyek. Pengembangan secara bertahap dan berbasis kajian diperlukan agar kebutuhan energi dapat berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan dan kepentingan warga sekitar.

Memperbesar porsi PLTP karena itu dapat menjadi salah satu jalan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap pembangkit batu bara tanpa mengabaikan kebutuhan akan pasokan listrik yang stabil. Pemerintah sendiri telah memiliki kebijakan pengurangan PLTU secara bertahap dengan mempertimbangkan kecukupan pasokan dan keekonomian sistem kelistrikan. Dengan potensi panas bumi yang masih sebagian kecil dimanfaatkan, percepatan PLTP dapat membantu memperluas bauran energi terbarukan sekaligus menekan emisi sektor ketenagalistrikan. Tantangannya terletak pada investasi, proses pengembangan yang panjang, pengelolaan dampak lingkungan, serta penerimaan masyarakat di sekitar proyek.